Visi Biro Hukum dan HAM : Terwujudnya Supremasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jawa Barat

Hal. Utama

Peta Situs

Kontak

Login
Pilih Bahasa>>
 Senin, 20 Mei 2013 
  Menu Utama
  ::  Tentang Biro Hukum  
  ::  Instansi  
  ::  Layanan  
  Informasi
  ::  berita  
  ::  Agenda  
  ::  Sorotan Kita  
  ::  Info Multimedia  
  ::  Arsip  
  ::  Artikel  
  ::  Perundangan Pusat  
  ::  Perundangan Daerah  
  Ragam
  ::  Link Terkait  
  ::  Galeri Foto  
  ::  Polling  
  ::  Forum  
  ::  Buku Tamu  
  ::  Daftar Istilah  


HAL. UTAMA
 
 
SARESEHAN BAGIAN HUKUM KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT TAHUN 2009
Jum'at, 14 Agustus 2009

Pada tanggal 12-13 Agustus 2009 Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan berupa saresehan di Hotel Grand Pasundan Bandung. Adapun tujuan dari Saresehan tersebut adalah untuk menjalin sinergitas antara Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan klarifikasi peraturan daerah, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta bantuan hukum dan HAM, Biro Hukum dan Ham Setda Prov Jabar. Sesuai dengan sasaran pembangunan hukum di jawa barat, maka saresehan bagian hukum kabupaten/kota, mengambil tema ”MELALUI SARESEHAN BIRO HUKUM DAN HAM DENGAN BAGIAN HUKUM KABUPATEN/KOTA KITA WUJUDKAN TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”. Saresehan di ikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang peserta dari kabupaten/kota se provinsi jawa barat.

Jum'at, 14 Agustus 2009

[ Data Belum Diisikan ]
      
 
 Sorotan Kita

MASYARAKAT, PRIORITAS UTAMA PELAYANAN PUBLIK
Jum'at, 6 Maret 2009

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ketika membuka Raker Pelayanan Publik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalumenegaskan, masyarakat adalah menjadi prioritas utama pelayanan publik. Dalam konteks ini, terpenuhinya kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan sebagai titik fokus pada daerah target pelayanan yang hendak dicapai, tentunya tanpa mengabaikan aspek-aspek normatif dalam upaya pencapaiannya

      
 
 Artikel



Agenda  Bulan Mei  2013
M S S R K J S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

      
 
 Artikel
      
 
 Arsip



      
 
 Polling

  Reformasi Birokrasi memerlukan ketegasan. Setujukah anda penerapan pemecatan bagi PNS yang tidak disiplin ?
a. Setuju
b. Tidak Setuju
c. Bina Dulu

 
 
 
Website Resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat © 2006