2020-01-07 Jabarprov

Plh. Sekda Jabar Hadiri Rapat Penanganan Banjir di Kemenko PMK

JAKARTA -- Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menghadiri Rapat Tingkat Menteri Penanganan Banjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (7/1/20). 

Menurut Daud, ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan. Pertama, penanganan kejadian banjir. Kedua, bagaimana mengantisipasi bencana susulan dalam rentang waktu Februari-Maret. Sebab, dalam kurun tersebut, BMKG memperkirakan curah hujan cukup tinggi.

"Ketiga, bagaimana penanganan bencana untuk jangka waktu panjang agar tidak terjadinya banjir lagi," kata Daud.

Daud juga mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar tengah mencari solusi agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dia pun memperingati warga Jabar untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Selain itu, kata Daud, Pemda Provinsi Jabar via Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) bakal berkoordinasi secara intens dengan provinsi lain terkait kebencanaan. 

"Semua media kita gunakan, media massa dan media sosial kita ingatkan pada masyarakat. Bahwa setelah kejadian kemarin tidak berarti berhenti, tapi menurut BMKG akan ada hujan dan 3 fenomena cuaca yang akan bertumpu di pulau Jawa. Mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi lagi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan bencana banjir di seluruh daerah berjalan dengan baik. Menurut dia, respons pemerintah daerah tergolong cepat dan tepat.

"Oleh karena itu, atas nama pemerintah pusat mengucapkan banyak terima kasih atas kesigapan, kecermatan, dan kesungguhan dari pemerintah daerah yang telah menangani dengan sangat baik," kata Muhadjir.

"Kenapa saya katakan demikian, karena memang pada dasarnya tanggung jawab untuk menangani dampak bencana banjir itu adalah berada di daerah masing-masing.”

"Maka kita juga ingin membantu dengan memberikan bantuan secukupnya dari semua kementerian dan lembaga, khususnya kementerian lembaga yang berada dibawah Kemenko PMK RI," tambahnya.

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Surat Edaran Nomor 2814 Tahun 2020 LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK SERTA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
  • Surat Nomor 2703 Tahun 2020 PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 DI DESA
  • Surat Nomor 1720 Tahun 2020 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG GUGUS TUGAS
  • Keputusan Gubernur Nomor 476 Tahun 2020 PERPANJANGAN KELIMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPOSIONAL DI DAERAH KABUPATEN BOGOR,DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI ( WILAYAH BODEBEK ) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE2019 ( COVID- 19 )

Agenda Kegiatan