admin 2017-01-10 Biro

Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016

Bandung (30/08) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik kedua sebagai pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) kategori konten. Penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena JDIH Provinsi Jawa Barat dinilai mampu mengelola konten website dengan baik. “Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,” ujar Kepala BPHN Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat H. JJ. Budi Prastio, SH., MH., dalam kegiatan Integrasi Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/07/2016). Untuk kategori konten Peringkat Pertama diraih Kementerian Keuangan. Untuk kategori lainnya diantaranya, kategori navigasi peringkat pertama diraih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kategori Usability peringkat pertama diraih oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi serta peringkat kedua diraih Pemerintah Provinsi Bali.

Badan Pembinaah Hukum Nasional melaksanakan kegiatan Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan tema Membangun Kerjasama Dalam Rangka Terciptanya Informasi Hukum terintegrasi, yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27-29 Juli 2016. BPHN mengharapkan dengan integrasi tersebut, JDIH yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat terintegrasi dengan pusat sehingga terbentuk satu database yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah berhasil diintegrasikan dengan JDIH Pusat melalui website http://www.jdihn.id bahkan menjadi JDIH kedua yang berhasil diintegrasikan setelah JDIH BPHN sendiri., diharapkan dengan terintegrasinya JDIH dapat digunakan dalam menyusun program aksi yang tepat guna dan sasaran dalam membangun bangsa dan negara.

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Surat Edaran Nomor 2814 Tahun 2020 LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK SERTA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
  • Surat Nomor 2703 Tahun 2020 PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 DI DESA
  • Surat Nomor 1720 Tahun 2020 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG GUGUS TUGAS
  • Keputusan Gubernur Nomor 476 Tahun 2020 PERPANJANGAN KELIMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPOSIONAL DI DAERAH KABUPATEN BOGOR,DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI ( WILAYAH BODEBEK ) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE2019 ( COVID- 19 )

Agenda Kegiatan